Mendagri : Penetapan KPU Sah Sesuai UU Pemilu

JAKARTA– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa penetapan hasil Pemilu Serentak tahun 2019 yang diputuskan KPU melalui Rapat pleno rekapitulasi pada Selasa (21/05/2019), sah dan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo di Jakarta (21/05/2019).

Menanggapi peserta Pemilu yang memberikan pernyataan sikap menolak dan enggan memberikan tanda tangan pada hasil perhitungan suara Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 yang dikeluarkan KPU adalah wajar dan sudah diatur pada Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu Pasal 408 ayat 4 (empat) pada Undang-Undang yang sama disebutkan “Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *